Saturday, 11 August 2012

DPRD SOROTI PENURUNAN TARGET PENERIMAAN DARI BUMD

    Rapat Paripurna DPRD jabar tanggapan atas raperda perubahan APBD Jabar TA 2012 Ruang Paripurna DPRD Jl. Diponegoro 22 Bandung. Jumat(10/8)

Bandung.JP
Menanggapi rancangan peraturan daerah perubahan APBD Tahun anggaran 2012 yang diajukan Pemerintah Provinsi jawa Barat, fraksi-fraksi di DPRD Jawa barat pada rapat paripurna tanggapan DPRD atas ajuan raperda perubahan APBD Jabar Jumat (10/8) di DPRD jabar menyorot hasil kinerja anggaran dan proyeksi penganggaran dan proses administrative penyusunannanya.
Fraksi Partai democrat farksi yang memiliki anggota terbanyak di DPRD Jabar ini dari sisi pendapatan mempertanyakan tidak tercapainya target penerimaan daerah dari hasil perusahaan BUMD  atau turun sebesar Rp. 5.430 M padahal selama ini pemprov JABAR sangat mendukung dengan  penambahan penyertaan modal, yang ditambah lagi pada anggaran perubahan ini sebesar Rp. 42.531 m meskipun belum jelas BIUMD yang akan ditambah modalnya.
Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyoroti politik penganggaran dari Pemerintah Provinsi jawa barat yang selama ini belum sepenuhnya membuat perbaikan kesejahteraanbagi rakyat jawa barat yang pada umumnya bergerak di sector primer,, PDIP menilai peniingkatan IPM 1 point pada sector daya beli masyarakat atau bidang perekonomian disumbang oleh sector sekunder dan tersier bidang jasa yang bersifat konsumerisme, dalam policynya politik anggaran pemrov  jabar untuk bidang perekonomian hanya 5,6% sehingga  tidak bisa berperan optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,
Fraksi Partai Golkar DPRD jabar yang dipimpin H. Ali Hasan, S.IP, menyoroti permasalahan pendapatan daerah yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja Jabar sementara ekstensifikasi terhadap sumber pendapatan baru sulit dilaksanakan, sedang dalam bidang pendidikan Golkar menyoroti kecilnya uang bantuan bagi guru honor yang hanya 150rb pertahun!!,
Fraksi Partainya Gubernur jabar FPKS menyoroti dan mempertanyakan masalah turunnya atarget penerimaan dari BUMD selebihnya dukungan dan apresiasi terhadap kinerja  kadernya.       
Fraksi PPP menyoroti dan mempertanyakan masalah penurunan target pendapatan daerah yang mendapat suntikan penyertaan modal, mestinya dengan adanya suntikan tersebut target pendapatan meningkat bukan sebaliknya.
lMasalah inkonsistensi ajuan pada Disorda Jabar menjadi sorotan khusus F Gerindra DPRD Jabar, adanya perbedaan antara angka yang diajukan Gubernur pada saat paripurna yang kemudian berubah pada saat diserahkan di paripurna DPRD Jabar padahal belum sampai 24 jam, ak terhal ini dinilai sebagai tidak tertib administrasi, dan masalah terjadinya penurunan anggaran di Dinas Kesehatan padahal secara keseluruhan APBD jabar meningkat sebuah ironi dan paradok terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. @kang                                                                                                                                                                                                

No comments:

Post a Comment