Wednesday, 10 October 2012

DIPENJARAKAN ANGGOTA DPRD JABAR MASIH TERIMA GAJI

--> -->
                                                                                              Meski Sudah Divonis dan Dipenjarakan
DENNY YUSUF, SH. M.Si 
MAMAN YUDIA MASIH TERIMA GAJI
SEBAGAI  ANGGOTA DPRD JABAR
Bandung.JP
Meski sudah  ditetapkan sebagai terdakwa dengan vonis 3 tahun penjara  dan telah ditahan lebih dari 1 tahun setengah, mantan ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar, yang tersandung kasus korupsi dump kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Subang senilai Rp 1,1 miliar lebih pada   tahun 2008, saat yang bersangkutan menjabat sebagai plt Bupati Subang menggantikan Eep yang maju untuk Pilkada. Maman Yudia mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat ternyata  sampai  saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Jawa Barat dan tentunya juga masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Jabar. padahal undang-undang menegskan anggota DPR/D yang terkait pidana khusus (korupsi) dengan vonis 3 tahun dihentikan keanggotaanya.
Kepala bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jabar, yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum anggota DPRD   Jabar maupun berkaitan dengan hal penghentian dan penggantian anggota DPRD, yang terkait dengan masalah tindak pidana khusus (korupsi, Subversi) maupun hal lain ,  Denny Yusuf, SH. M.Si. kepada JP  Senin (8/10)di Set DPRD Jabar.  menyatakan.
“Sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai terdakwa,  kita telah ajukan proses pemberhentian sementara yang bersangkutan,  berbeda dengan anggota yang meninggal dunia yang ada surat keterangan dari lingkungannya atau Rumah sakit, maupun  pemberhentian anggota  yang diajukan oleh  partainya , untuk pemberhentian dan penggantian anggota DPRD yang terkait dengan masalah tindak pidana khusus seperti korupsi. kita tidak bisa mengajukan penghentian satu paket dengan penggantian antar waktu (PAW)” jelasnya
Diuraikannya,  Pengajuan pemberhentian anggota DPRD yang  terkait dengan tindak pidana khusus, dengan status  yang bersangkutan  sebagai anggota DPRD yang ada  dalam penanganan perkara, pengajuan penghentian, baru dapat dilakukan  pada saat sudah ada putusan hukum tetap atas kasusnya itu, yang jadi  masalah keterlambatan sering terjadi, karena putusan atas hasil vonis atau ketetapan hukum atas yang bersangkutan  tidak bisa kita dapat begitu saja, tetapi harus kita jemput bola atas hasil putusan tersebut, belum persoalan proses administrasi yang sering bolak-balik..  
Dalam kaitan dengan mantan ketua BK DPRD Jabar karena  yang bersangkutan tidak ada pengajuan pemberhentian dari partainya sehingga pemberhentian keanggotan  normative, sedangkan pengajuan penghentian sementara dilakukan sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai terdakwa,  kita ajukan proses pemberhentian sementara,  pada pemberhentian sementara  ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri  no: 161/205/SJ yang bersangkutan  masih mendapatkan  hak-haknya sebagai anggota DPRD antara lain uang representasi,paket, tunjangan  beras, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, sebelum  diberhentikan secara definitif sebagai anggota DPRD.  ungkapnya
Setelah ada vonis  dan putusan MA  yang memperkuat  putusan hukum atas yang bersangkutan, "Sampai saat ini proses pengajuan pemberhentian yang bersangkutan masih di kemendagri, proses pengajuan dari DPRD sendiri sejak 1 Juli 2011(vonis 23/6/2011) melalui Gubernur dan diajukan oleh Gubernur pada tanggal 1 Agustus 2011 kemudian dikembalikan lagi karena ada yang harus dilengkapi, dan diajukan kembali pada 18 September 2011 melalui Kepala Biro Pemerintahan Umum untuk Asissten pemerintahan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat namun  hingga saat berita ini diturunkan belum ada putusan atas penghentian secara definitive  yang bersangkutan dari kemendagri. @2012

No comments:

Post a Comment