Tuesday, 23 October 2012

RESES DPRD CUKUP SEKALI SETAHUN



Anggota DPRD Jabar  Nilai,
 Reses  DPRD Cukup Sekali  Setahun
Bandung. JP.
Kegiatan reses anggota DPRD yang merupakan kewajiban anggota dewan  secara konstitusional untuyk menyerap aspirasi maupun mensosilaisakan program pelaksanaan kegiatan pembangunan dan aktivitas DPRD   yang   selama ini dilaksanakan 3 kali kegiatan reses  dalam satu tahun anggaran, dinilai kurang berhasil dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota Dewan pada saat melaksanakan kegiatan reses (red: kegiatan anggota DPRD  untuk menyerap aspirasi dari daerah pemilihannya), sehingga  atas kenyataan itu anggota DPRD Jawa Barat  dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  H. Buyung Iksal. S.Sos menilai
“Kegiatan reses   sebaiknya dilakukan cukup sekali saja dalam satu tahun anggaran,  tidak perlu sampai 3 kali.”
Hal ini diungkapkan kepada JP. di ruang Fraksi Pan  DPRD Jabar Selasa (23/10)
Aspirasi yang ditampung anggota dewan saat reses ternyata sebagian besar tidak dapat terealisasi atau ditindak lanjuti oleh pihak eksekutif ( Pemerintah daerah), aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota dewan saat melakukan kegiatan reses ternyata menjadi beban moral  karena sebagian besar tidak dapat terealisasi,  sehingga  pada saat reses berikutnya  masyarakat  menagih janji terlebih dengan telah dikeluarkannya Permendagri  No.39 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri No.32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Dikatakan, kegiatan  reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.
Diakui Buyung, Reses  itu merupakan kegiatan yang efektif untuk menemui dan menyerap aspirasi dari  masyarakat oleh anggota Dewan karena Pemprov tidak dapat memasuki wilayah Kabupaten Kota  sementara di Kab/Kota sendiri tidak teralokasikan,
Sementara mengenai anggaran reses sendiri Buyung menyatakan   setiap kali kita (dewan-red) reses memang mendapatkan dukungan dana dari APBD  yang besarnya mencapai Rp.33 juta untuk   melakukan kegiatan di 5 (lima) titik / kali. Jadi pertitiknya sebesar Rp.5,5 juta,  dengan   anggaran sebesar itu dianggap tidak mencukupi “ …Ya, tentu saja tidak, karena kita (anggota dewan-red) sekali pertemuan mengundang paling sedikit 100 sampai 250 masyarakat. Kita juga  harus menyiapkan snack, tenda, kursi, sound system.   Selain itu, karena kita mengundang masyarakat yang tentunya mengganggu aktifitasnya/ pekerjaan mereka, tentunya kita juga berikan uang pengganti transportasi.  Sehingga setiap pertemuan minimal kita mengeluarkan sebesar Rp.8 sampai  Rp.10 juta.”tuturnya.
Karenanya saya  berpendapat sebaiknya kegiatan reses itu cukup sekali  saja dilakukan  dalam satu tahun anggaran, karena  selaku anggota dewan  kita mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terutama  daerah pemilihan masing-masing, ujarnya.
Lebih jauh dikatakan anggota DPRD Jabar dari Dapil Kabupaten/kota  Bekas. rasanya percuma saja kegaiatan reses dilakukan 3 kali dalam setahun, kalau nyatanya aspirasi masyarakat tidak dapat terealisasi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan  anggaran.  Sedangkan disisi lain, masyarakat terus-terusan mempertanyakan proposal/ aspirasi yang kita tampung saat kegiatan reses.  Inikan jadi beban moral. tandasnya@2012.

No comments:

Post a Comment