Selasa, 16 Oktober 2012


                  RAPBD Jabar 2013 Naik 8,76 % Menjadi Rp 13.064 Triliun

BANDUNG,JP. Volume Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013, mengalami kenaikan menjadi Rp 13.064 triliun atau  sebesar 8,76 %  dari tahun anggaran 2012.
RAPBD Ini  merupakan gambaran kapasitas keungan daerah yang akan dipergunakan untuk menopang keseluruhan agenda pembangunan daerah Tahun Anggaran 2013, untuk tetap meningkatkan  kwalitas layanan public secara menyeluruh, meningkatkan kinerja birokrasi dan mempertahankan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan dalam laporannya di depan Sidang Paripurna   DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan  Gubernur Jawa Barat tentang RAPBD Jabar Tahun Anggaran 2013, di ruang sidang DPRD Jabar Jln Diponegoro Bandung, Senin malam (15/10).
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar H. Uu Rukmana dihadiri, selain para wakil ketua dan  sebagian besar anggota dewan, juga Sekretaris Daerah Jabar H. Lex Laksmana, para kepala dinas dan kepala biro di lingkungan Setda Jabar.  

Ahmad Heryawan juga menyampaikan bahwa  pembahasan RAPBD tahun anggaran 2013 ini merupakan akhir masa kepemimpinannya.  Untuk itu RAPBD  TA  2013 merupakan momentum sangat penting dalam menentukan pelaksanaan dan penuntasan program-program pembangunan strategis yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteran masyarakat Jawa Barat.
“Tahun anggaran 2013 merupakan tahun yang menentukan dalam penyelesaian program pembangunan yang digagas sejak tahun 2008. Sejumlah upaya percepatan pencapaian target indicator makro pembangunan daerah maupun janji kepemimpinan kami, kiranya menjadi pertimbangan utama dalam merancang focus dan sasaran-sasaran terpilih yang akan dilaksanakan dalam anggaran tahun 2013,” harap gubernur.
Kebijakan pembangunan yang dialokasikan anggarannya dalam RAPBD TA 2013 diarahkan untuk mendukung percapaian target RPJMP, target pencapaian  Indek Pembangunan Manusia (IPM), dukungan terhadap MDGs dan program prioritas nasional dengan mempertimbangkan pencapaian IPM tahun 2011 sebesar  72,82 poin, untuk itu diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM tahun 2013 sebesar 74.07-74, 57 poin. Tahun 2013 perencanaan pembangunan diarahkan untuk terus memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan suprastruktur.
“Kebijakan APBD tahun 2013 diarahkan pula kepada sektor yang produktif melalui kebijakan afirmatif dan pembangunan yang berkeadilan (menyentuh hingga ke masyarakat perdesaan) yang menjadi prioritas,” tuturnya.  
 Heryawan mentargetkan pembangunan tahun 2013 diproyeksikan untuk laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 -7,0 persen, inflasi sebesar 4,5-5,0 persen, PDRB sebesar Rp 289,16 triliun. Laju pertumbuhan investasi 12-16 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,0 – 9,0 persen serta persentase penduduk miskin sebesar 5,39-9,70.
“Kesuksesan agenda pembangunan di tahun 2013 sesungguhnya menjadi ajang untuk membuktikan prestasi dan menjadi media kontribusi kelembagaan daerah yang saling memperkuat, antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai satu kesatuan kontruksi manajemen pemerintahan daerah, sebagai  basis kekuatan demokrasi yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ katanya.  @nton 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar