Selasa, 05 Maret 2013

Hibah Tanah Pemprov



Tanah Pemprov Tak Dimanfaatkan Hibahkan Saja Ke Kabupaten/Kota
 Bandung.Jl Diponegoro
Masalah hibah asset pemerintahan provinsi Jawa Barat yang dimintakan oleh pemerintahan kabupaten/kota apabila memang diperlukan  sebaiknya dihibahkan saja.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi A  DPRD Jawa Barat. Azhar Aung, SH, SP.1. MH. Kepada @1 diruang Fraksi Partai hanura DPRD jawa Barat Jl. Diponegoro Bandung Selasa (6/3)
Dikatakannya. Secara pribadi saya berpendapat  kalau itu merupakan hibah pemberian dari pemerintahan provinsi ke pemerintahan Kabupaten Kota, sebenarnya pemerintahan ini kan merupakan satu kesatuan di Jawa Barat sehingga seharusnya tidak perlu menghitung untung-ruginya dan kalaupun objek itu masing-masing bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan  sebauknya hibah itu dilaksanakan.
Sedangkan untuk asset pemprov yang berupa tanah dan bangunan yang ada di kabupaten kota, yang memang diperlukan olehg pemerintah kabupaten kota sebaiknya dihibahkan saja, sepanjang asset itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemprov atau bahkan cenderung membebani anggaran, buat apa dipertahankan kalu perlu hibahkan saja semua…!.  
Ketua DPD Partai Hanura Jabar ini juga menyatakan.  Dalam hal perjanjian Hibah Government to Government  atau pemerintah provinsi  ke pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu adanya persetujuan dari Komisi A DPRD Jabar, hal ini terkait dengan permasalahan Hibah  tanah pemprov yang ada di perekantoran pemerintah Kabupaten Bogor yang diberi –ganti oleh tanah pemkab Bogor di tempat yang lebih strategis dan lebih luas yang kan diogunakan sebagai kantor Dispenda @1

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar