Thursday, 18 April 2013

Masihkah Fraksi Diperlukan Dalam Lembaga Legislatif Indonesia



Menakar Urgensi Fraksi Dalam Lembaga Legislatif Indonesia
                                                                   Oleh: Drs. Anwar Yasin (Anggota Komisi A DPRD Jabar)
             Tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga legeslatif tidak pernah mancapai angka yang membanggakan, survei  yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate Sebanyak 1030 orang atau 47 persen dari 2192 responden berpendapat bahwa DPR  adalah lembaga paling korup survey itu dilakukan di  33 provinsi pada tanggal 14-24 Mei 2012 dengan wawancara tatap muka  terhadap 2192 responden yang terdiri dari 54,1 persen laki-laki dan perempuan 45,9  persen .
            Banyak anggota dewan sendiri mengakui hal itu, terakhir sohibul imam mnurut dia, menurunnya kepercayaan publik kepada DPR sebagian besar disebabkan oleh citra DPR yang semakin memprihatinkan dan kinerja DPR yang belum membaik. Artinya dalam benak masyarakat anggota legeslatif ini belum optimal dalam melaksanakan fungsi legeslasi, bajeting, dan pengawasan tidak optimal.
            Sebagian masyarakat menilai bahwa ini terjadi karena anggota legeslatif terpilih tersebut tersandera kepentingan partai politk yang dititipkan pada fraksinya masing masing, sehingga anggota legeslatif tersebut berubah yang diawal dimaksudkan dipilih sebagai wakil rakyat menjadi wakil partai politik, dan ini diduga berdampak pada fungsi legeslasi, bajeting, dan pengawasan dimana pelaksanaan hak tersebut didasarkan pada kepentingan partai bukan suara konstituen yang memilihnya pada saat pemilu.
            Dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar" tentu saja lembaga fraksi berpotensi untuk menjadi pengkerdilan anggota legeslatif.
Selanjutnya dugaan tersebut membawa pada sebuah ide untuk menghapuskan fraksi dalam lembaga legeslatif sehingga dengan begitu anggota legeslatif dianggap dapat lebih netral, lebih bebebas dalam menyuarakan suara-suara konstituennya tanpa takut "di pecat" oleh partai melalui mekanisme recall.
*        *        *
            Landasan hukum fraksi dapat kita baca dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga terdapat dalam satu Pasal di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berkaitan peranan ataupun fungsi utama dari Fraksi itu sendiri dalam UU 27/2009 adalah sebagai fungsi control dari setiap partai politik yang diwakilinya disamping sebagai fungsi pengelompokan dan perwakilan anggota parlemen menurut partai asalnya guna penyeragaman pendapat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislative itu sendiri.
            Sedangkan definisi tentang fraksi tidak dapat kita temukan dalam kedua peraturan diatas, namun dalam perakteknya dapat kita simpulkan bahwa fraksi itu adalah pengelompokan anggota legeslatif dengan latar belakang satu partai yang sama atau dilatarbelakangi dengan kesamaan ide (khusus fraksi gabungan). Sehingga kita bisa anggap bahwa fraksi adalah "etalase"  partai politik diamana bisa kita menjadikan parameter evaluasi kinerja satu partai dengan pendapat dan sikap yang dikeluarkan oleh fraksinya yang berada dilembaga legeslatif.
  Lalu pertanyaannya adalah apakah keberadaan fraksi itu masih relevan? Jawabannya bisa relatif, namun penulis lebih cendrung untuk mempertahankan fraksi tetap ada, setidaknya dengan alasan sebagaimana berikut;
            Pertama; seperti sudah dijelaskan diatas bahwa fraksi dapat dijadikan parameter kinerja partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam lembaga legeslatif, sehingga masyarakat bisa tahu baik buruk partai yang sudah dipilihnya melalui pandangan fraksi-fraksi tersebut, contoh kasus pada beberapa kasus besar yang sempat menjadi sorotan publik yaitu angket bank century, masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi dengan mudah partai mana saja yang pro terhadap rakyat dan yang seballiknya demikian juga dengan isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga masyarakat dapat memberikan hukuman pada partai yang dianggapnya tidak sesuai aspirasinya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu yang akan datang.
            Kedua; bahwa kepentingan fraksi dituduh sebagai sebeb seringnya proses dialektika yang tidak sehat diantara anggota legeslatif pada saat mengadakan putusan tidak juga selalu benar, bahwa dialektika tidak sehat yang muncul dalam forum forum sidang bisa jadi diakibatkan pesanan pihak tertentu yang merasa berkepentingan, contoh kasus pada saat masyarakat dikagetkan dengan sempat hilangnya salah satu pasal undang undang tembakau sesaat akan ditandatangani oleh presiden, dugaan permainan dan lobi industri rokok pun keluar dari Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Menariknya lagi Mensesneg yang pada saat itu dijabat Hatta Rajasa menyatakan bahwa kejadian ini sudah sering berulang.
            Ketiga; menghimpun anggota legeslatif dalam satu fraksi dapat menyederhanakan komunikasi politik antara pemerintah dan lembaga legeslatif, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya pemerintah akan melakukan lobi lobi politik bila harus berkomunikasi pada setiap anggota legeslatif yang tak sedikit jumlahnya.
            Keempat; penulis berpendapat fraksi sebagai titik kompromis antara suara masyarakat sebagai penentu terpilih atau tidaknya anggota legeslatif dan kepentingan partai sebagai peserta resmi pemilu untuk memastikan arah juang yang menjadi asas partainya diaktualisasikan sebaik baiknya oleh anggota legeslatif terpilih dari partainya.
            Kelima, memperbaiki kinerja anggota dewan dengan menghilangkan fraksi sangat tidaklah masuk akal. Karena seperti menyelesaikan permasalahan dari hilir sungai berharap hulunya akan terdampak oleh perbaikan tersebut, penulis berpendapat permasalahan pokoknya adalah kualitas dari partai politik itu sendiri, apakah partai politik itu sehat atau tidak.
            Bagaimana kita bisa membedakan mana saja partai politk yang sehat dan tidak, tiga hal bisa dijadikan acuan, pertama; ideologi yang jelas, karena bagaimanapun ideologi partai itu adalah sumber energi gerak dalam merealisasikan program-program partai dalam melayani masyarakat, sehingga bila kita melihat sebuah partai yang tidak pernah mempunyai program yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung secara terus menerus, kemungkinannya antara partai tersebut tidak serius mendalami ideologinya atau memang ada yang salah dengan ideologi partai tersebut.
            Kedua; transparansi dana partai, karena untuk mengukur sejauhmana konsistennya sebuah ideologi partai dalam kesehariannya adalah dengan melihat dari mana saja sumber dana yang mengalir pada kas partai politik. Terakhir,ketiga; kaderisasi, salah satu fungsi partai yang paling mendasar adalah mencetak dan mensuplai pemimpin-pemimpin untuk bangsa ini baik ditingkatan internasional,nasional, bahkan sampai tingkat lokal,
            Pada akhirnya kembali pada kemampuan (dan kemauan) masyarakat untuk memilih partai yang layak untuk menjadi punggawa aspirasinya, karena dengan kemampuan tersebut masyarakat dapat ikut serta memperbaiki fungsi kinerja legeslatif. Semakin cerdas masayarakat mampu memilih dan memilah semakin berkualitas pula wakil rakyat yang terpilih.@1
 
             

No comments:

Post a Comment