Sunday, 16 June 2013

Dewan minta Pemprov bantu Penganaman Pilbup Garut





Bandung. @1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Meminta pemprov Jabar untuk membantu proses pemilihan umum  Bupatri kabupatan Garut yang akan dilaksanbakan pada 8 September 2013 ini, dengan membantu  pengamanan pada proses pilkadanya.
Hal ini diungkapkan  Sekretaris Komisi DPRD Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH. MH kepada @1 ketika ditemui di ruang FPD DPRD Jabar usai kunjungan Kerja Ke KPU Kab. Garut Rabu (12/6)
 Komisi A DPRD Jabar menyambangi KPU Kabupaten Garut untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tahapan pelaksaan  pemilihan kepala daerah Kabupaten  Garut. Yang saat ini sudah memasuki tahapan pendaptaran calon Bupati/ Calon Wakil Bupati dari jalur independen.
Berdasarkan keterangan  Ketua KPU Kabupaten Garut Aja Rowikarim, kepada Komisi A DPRD Jabar bahwa  sebanyak 22 pasangan bakal calon Bupati/ Wakil Bupati dari jalur independen yang sudah mengambil formulir  ke KPU Kabupaten Garut, dari 22 pasangan, 20 pasangan yang mengembalikan formulir, dan setelah dilakukan ferivikasi  baru 1 pasangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan, yaitu calon pasangan  A Yani-Dadang (mantan Kades).
Dikatakan cukup besarnya animo masyarakat Garut untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur independen, mulai dari Kades, pejabat, pengusaha, pengacara karena sebelumnya Independrn pernah ,menang di Garut dan tentunya ini harus menjadi perhatian serius  bagi DPRD Jabar dan Pemprov Jabar.
Mengingat banyaknya  pasangan calon dari jalur independen secara tidak langsung tensi politik di Garut semakin meningkat, sehingga di khawatirkan akan terjadi gesekan. Untuk itu, dalam pertemuan tadi, pihak KPU Garut meminta dukungan kepada DPRD Jabar,  Pemprov  dan  serta pihak kepolisian, berupa  dukungan bantuan pengamanan, baik berupa penambahan personil maupun anggaran pengamanan.
Diungkapkan  KPU Garut,bahwa  anggaran pilkada dari Pemkab Garut sebesar Rp.47 Miliar dan bantuan Rp.3 Miliar dari Pemprov Jabar ( APBD Jabar). Untuk itu, KPU meminta tambahan anggaran sebesar Rp.5 Miliar kepada DPRD Jabar. Anggaran Rp.5 miliar tersebut untuk, biaya pengamanan, ujar Sugianto.
Melihat animo  pencalonan dari jalur independenyang begitu besar ini harus menjadi perhatian   KPU  untuk lebih mencermati dan mengatur  regulasi bagi calon kepala daerah dari jalur independen berupa  pembatasan, agar tidak memakan biaya yang besar yang akab dapat mengganggu anggaran pembangunan nantinya.
Dalam pertemuan Komisi A DPRD Jabar dengan KPU Garut, terungkap juga adanya  permasalahan dukungan ganda berupa KTP dan KK. Hal ini diketahui setelah pihak tim verifikasi KPU melakukan keabsahan atas dukungan masyarakat terhadap calon pasangan dari jalur independen, bahkan yang cukup anehnya lagi, ada fotogopy KK masyarakat yang dimiliki oleh beberapa pasangan. Dan setelah diselidiki, ternyata fotocopy KK tersebut didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau kesalahan dimulai dari tahapan awal maka kemungkinan hasilnya akan bermasalah.  Untuk itu, KPU harus bekerja keras untuk mengantisipasinya. Jangan sampai kasus pilkada di daerah lain terjadi juga di Kab Garut.
Untuk itu Komisi A menghimbau kepada Pemprov Jabar, Pemkab Garut dan KPU Garut untuk memberikan perhatian dan dukungan khusus terhadap pilkada Garut, Karena di Garut tensi politiknya cukup tinggi. Selain itu juga, KPU Garut pada saat melakukan ferivikasi baik terhadap calon pasangan independen maupun dari jalur parpol harus tegas dan transparan, karena kalau tidak bisa terjadi masalah, pungkas Anggota Fraksi Partai Demokrat dari Kota Bandung dan Cimahi ini. @1

No comments:

Post a Comment