Thursday, 4 July 2013

Gedung Baru DPRD Jabar Belum Siap Digunakan




Bandung@1.
Rencana peresmian dan  penggunaan Gedung Baru DPRD Jawa Barat untuk  sidang paripurna Istimewa  peringatan HUT RI ke 68 dan  HUT Provinsi Jawa Barat 68 mendatang pada tanggal 17 dan 19 Agustus 2013 ini, terancam tertunda setelah hasil kunjungan beberapa anggota DPRD  Jawa Barat usai mengikuti  sidang paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD (P2APBD)  tahun 2012, menilai  bahwa kondisi fisik gedung baru DPRD Jabar  meskipun  sudah selesai tapi masih memerlukan banyak pembenahan dan perapihan.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi D dan pelaku konstruksi, H. Ali Hasan, S.Ip kepada wartawan mengatakan,   setelah melakukan pemeriksaan ke seluruh ruangan, masih banyak kondisi yang harus diperbaiki, beberapa ruangan yang dalam kondisi retak-retak dan kurang rapih. Sehingga perlu diperbaiki  untuk dirapikan terlebih dahulu.
“Sebaiknya, jangan terlalu memaksakan menggunakan gedung baru tersebut untuk paripurna istimewa HUT Kemerdekaan RI dan HUT Jabar,” tandasnya.
Sementara pekerjaan perbaikan dan perapihan tentunya memakan waktu dan agar pekerja dapat bekerja secara maksimal dan anggota dewan maupun setwan tidak terganggu, maka sebaiknya peresmian dan penggunaan gedung baru DPRD Jabar ditunda saja., ujarnya.
Dikatakan, jika tetap digunakan, dikhawatirkan akan terganggu proses pengerjaan gedung oleh para pekerja proyek. Di samping itu, akan mengurangi kekhidmatan peringatan. Apalagi dipastikan akan dihadiri para undangan negara.
Hal  yang sama juga ditanggapi oleh Ketua Fraksi PDIP,Ir. H.Herry Mei Oloan  yang menyatakan, pembangunan gedung baru DPRD Jabar terkesan dibangun tidak menggunakan quality control (standart kualitas). Atau kurang maksimalnya fungsi pengawasaan saat pembangunan.
“Secara kasat mata saja, terlihat jelas  hasil pengerjaan bangunan yang tidak rapi, seperti di ruang paripurna. Di samping itu, dari luar juga banyak terlihat dinding yang retak dan dipoles dempul. Semua bisa melihat bahwa ini pengerjaan yang kurang professional.ungkapnya
 Sementara Ujang Fahpulwaton anggota Fraksi Partai Hanura menilai adanya ketimpangan dalam  pemberian perijinan dari dinas Cipta Karya kota Bandung gedung DPRD  hanya diijinkan 4 lantai sedangkan  untuk hotel dan convention hall bisa sampai 14 lantai, untuk itu pihaknya juga akan mengundang dinas cipta karya kota Bandung. tegasnya
Terkait dengan kondisi gedung  DPRD yanmg baru selesai dibangun akhir Desember 2012 ini  Ali Hasan, Herry MOS maupun Ujang Fahpulwathon (FHanura) sepakat untuk mengundang pihak Dinas Pemukiman dan Perumahan ( Diskimrum) Jabar selaku pengawas pembangunan untuk dimintain keterangan atas kondisi gedung baru  DPRD Jabar.  Dan juga akan mengundang pihak-pihak terkait.@1

No comments:

Post a Comment